Usaha-usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
September 14, 2015
Edit
Pembahasan kali ini adalah tentang peran kita dalam membantu penyelesaian konflik indonesia-belanda dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah lepas dari jajahan Jepang.
Dinamika politik yang terjadi pada awal kemerdekaan sungguh menyisakan banyak pelajaran bagi kita. Beberapa saat setelah kemerdekaan kita raih, ujian datang bertubi-tubi dari luar maupun dalam negeri.
Belanda dengan NICA-nya masih mau menjajah kembali Indonesia. Apalagi Van Mook datang dengan membawa sistem federalisme yang sempat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hendak didirikan.
Persatuan bangsa nyaris terkoyak oleh ulah Van Mook. Selanjutnya, keinginan kita agar Belanda mau mengakui kedaulatan kita merupakan perjuangan panjang tersendiri yang sangat menyita waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda, bahkan nyawa kita.
Untung, para pemimpin kita mampu secara cerdas dan lihai menghadapi ulah mereka. Perang dan diplomasi akhirnya menjadi pilihan perjuangan kita.
Apalagi rakyat berdiri sebagai pagar betis bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sayangnya, saat energi kita terkuras untuk menghalau kaum imperialis dari bumi pertiwi, PKI menusuk kita dari belakang.
Mereka memberontak pada tahun 1948 dan hendak mendirikan negara komunis dengan kiblat Uni Soviet. Belum lagi beberapa daerah menuntut agar lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Keterbatasan kemampuan pemerintah dan ketidaksabaran daerah dalam mengikuti perubahan menyebabkan lahirnya beragam pergolakan di daerah.
Oleh karena itu, konflik ideologis, politik, dan perbedaan kepentingan pun harus pula dihadapi oleh pemerintah pusat. Namun, pada saat konflik datang secara bertubi-tubi itu, kita justru mampu menunjukkan cara hidup secara demokratis.
Pemilihan umum tahun 1955 jelas merupakan bukti betapa tinggi kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Itulah rangkaian cerita sejarah yang layak untuk direnungkan.
Betapa menderita dan sulitnya kehidupan kita waktu itu, semua pada akhirnya sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati bagi kita.
Kini, nilai-nilai kebersamaan antara pemerintah dan rakyat itu serasa penting untuk diwujudkan kembali saat tuntutan otonomi daerah menguat yang dibarengi dengan derasnya arus globalisasi.
Setelah Perang Asia Pasifik berakhir, Sekutu membagi wilayah Asia menjadi beberapa daerah kekuasaan. Filipina kembali menjadi milik Amerika, Inggris menguasai Birma dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, serta Cina menguasai Taiwan dan Vietnam Utara.
Wilayah Indonesia diserahkan oleh Jenderal Terauchi kepada Admiral Lord Louis Mountbatten pada tanggal 12 September 1945 di Singapura.
Tugas AFNEI di Indonesia adalah menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, serta menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.
Dinamika politik yang terjadi pada awal kemerdekaan sungguh menyisakan banyak pelajaran bagi kita. Beberapa saat setelah kemerdekaan kita raih, ujian datang bertubi-tubi dari luar maupun dalam negeri.
Belanda dengan NICA-nya masih mau menjajah kembali Indonesia. Apalagi Van Mook datang dengan membawa sistem federalisme yang sempat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hendak didirikan.
Persatuan bangsa nyaris terkoyak oleh ulah Van Mook. Selanjutnya, keinginan kita agar Belanda mau mengakui kedaulatan kita merupakan perjuangan panjang tersendiri yang sangat menyita waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda, bahkan nyawa kita.
Untung, para pemimpin kita mampu secara cerdas dan lihai menghadapi ulah mereka. Perang dan diplomasi akhirnya menjadi pilihan perjuangan kita.
 |
| Gambar: Usaha mempertahankan kemerdekaan |
Apalagi rakyat berdiri sebagai pagar betis bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sayangnya, saat energi kita terkuras untuk menghalau kaum imperialis dari bumi pertiwi, PKI menusuk kita dari belakang.
Mereka memberontak pada tahun 1948 dan hendak mendirikan negara komunis dengan kiblat Uni Soviet. Belum lagi beberapa daerah menuntut agar lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Keterbatasan kemampuan pemerintah dan ketidaksabaran daerah dalam mengikuti perubahan menyebabkan lahirnya beragam pergolakan di daerah.
Oleh karena itu, konflik ideologis, politik, dan perbedaan kepentingan pun harus pula dihadapi oleh pemerintah pusat. Namun, pada saat konflik datang secara bertubi-tubi itu, kita justru mampu menunjukkan cara hidup secara demokratis.
Pemilihan umum tahun 1955 jelas merupakan bukti betapa tinggi kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Itulah rangkaian cerita sejarah yang layak untuk direnungkan.
Betapa menderita dan sulitnya kehidupan kita waktu itu, semua pada akhirnya sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati bagi kita.
Kini, nilai-nilai kebersamaan antara pemerintah dan rakyat itu serasa penting untuk diwujudkan kembali saat tuntutan otonomi daerah menguat yang dibarengi dengan derasnya arus globalisasi.
Setelah Perang Asia Pasifik berakhir, Sekutu membagi wilayah Asia menjadi beberapa daerah kekuasaan. Filipina kembali menjadi milik Amerika, Inggris menguasai Birma dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, serta Cina menguasai Taiwan dan Vietnam Utara.
Wilayah Indonesia diserahkan oleh Jenderal Terauchi kepada Admiral Lord Louis Mountbatten pada tanggal 12 September 1945 di Singapura.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Secara umum pasukan Sekutu yang ada di Indonesia berada di bawah payung Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), dengan komandan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.Tugas AFNEI di Indonesia adalah menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, serta menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.