Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pax Nederlandica
Juni 06, 2015
Edit
Setelah masuknya Belanda ke Indonesia, ternyata belanda menancapkan kekuasaannya dengan memberlakukan berbagai macam kebijakan, apasajakah kebijakan-kebijakan tersebut? Bagaimana pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang ada?
Berikut adalah masa-masa yang harus dilalui selama pemerintahan Belanda dengan menjadikan Indonesia sebagai Pax Nederlandica, yang berarti perdamaian di bawah Belanda.
Terjadinya perubahan politik yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa di Eropa mendorong Inggris dan Belanda mengadakan perundingan di London.
1) Semua bekas jajahan Belanda yang dikuasai Inggris dikembalikan kepada Belanda, kecuali Afrika Selatan, Ceylon, dan beberapa tempat di India.
2) Akan dibentuk komisi yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capelen. Komisi ini bertugas memperbaiki ekonomi Indonesia, membayar utang-utang Belanda, dan mengambil piutangnya.
3) Pemerintah Belanda mendirikan Nederlandsche Handels Maatschappij (serikat dagang Belanda satu-satunya yang berhak mengekspor hasil bumi yang dihasilkan dari tanam paksa) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda dan Eropa.
Dengan demikian, sejak tahun 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Van der Capellen pada tahun 1823 membuat kebijakan menghentikan dan menghapus penyelewengan tanah swasta di Jawa Tengah.
Kebijakan tersebut merugikan para bangsawan pribumi, karena mereka harus membayar ganti rugi dan uang sewa yang harus dibayarkan pada para pengusaha Eropa dan Cina.
Inilah salah satu faktor penyebab munculnya pemberontakan dari para bangsawan di Jawa Tengah.
Berikut adalah masa-masa yang harus dilalui selama pemerintahan Belanda dengan menjadikan Indonesia sebagai Pax Nederlandica, yang berarti perdamaian di bawah Belanda.
a. Masa Peralihan (1816–1830)
Peralihan kekuasaan dari tangan Inggris ke tangan Belanda yang terjadi pada tahun 1816 ini menghadapkan Belanda pada permasalahan sistem mana yang akan diterapkan di Indonesia agar keuntungan secara ekonomi tetap didapatkan.Terjadinya perubahan politik yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa di Eropa mendorong Inggris dan Belanda mengadakan perundingan di London.
Convention of London
Berikut ini ketetapan berdasarkan Convention of London (1814).1) Semua bekas jajahan Belanda yang dikuasai Inggris dikembalikan kepada Belanda, kecuali Afrika Selatan, Ceylon, dan beberapa tempat di India.
2) Akan dibentuk komisi yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capelen. Komisi ini bertugas memperbaiki ekonomi Indonesia, membayar utang-utang Belanda, dan mengambil piutangnya.
3) Pemerintah Belanda mendirikan Nederlandsche Handels Maatschappij (serikat dagang Belanda satu-satunya yang berhak mengekspor hasil bumi yang dihasilkan dari tanam paksa) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda dan Eropa.
 |
| Gambar: Pemandangan masa pemerintahan belanda |
Dengan demikian, sejak tahun 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Van der Capellen pada tahun 1823 membuat kebijakan menghentikan dan menghapus penyelewengan tanah swasta di Jawa Tengah.
Kebijakan tersebut merugikan para bangsawan pribumi, karena mereka harus membayar ganti rugi dan uang sewa yang harus dibayarkan pada para pengusaha Eropa dan Cina.
Inilah salah satu faktor penyebab munculnya pemberontakan dari para bangsawan di Jawa Tengah.