Pengertian, Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Oktober 04, 2015
Edit
Pembahasan kali ini adalah tentang lembaga PBB, tujuan berdirinya PBB, struktur organisasi PBB, piagam PBB, latar belakang pembentukan PBB, peranan PBB, pendiri PBB, jumlah anggota PBB, dan tanggal didirikannya PBB.
(Kami rakyat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, berketetapan hati untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang dari bencana perang, yang telah dua kali dalam penghidupan kita telah mengakibatkan derita yang tidak terhingga kepada umat manusia . . .).
Itulah alinea pertama dari pembukaan Piagam PBB. Kapan, di mana, dan oleh siapa saja naskah bersejarah itu ditandatangani, akan kamu ketahui dari materi berikut ini.
Apabila dirunut dan dianalisis kembali akan terdapat beberapa rentetan sejarah seperti berikut ini.
Setelah tentara Jerman mulai terdesak dalam pertempuran di berbagai front, pada tanggal 4 Februari 1945 dilangsungkan Konferensi Yalta di Semenanjung Krim. Hadir saat itu Roosevelt (Amerika), Churchill (Inggris), dan Stalin (Uni Soviet).
Isinya, selain mencari cara memberi pukulan terakhir kepada Jerman, juga membagi Eropa serta memfinalkan pembentukan PBB. Ternyata, Konferensi Yalta itulah yang mendasari pembagian Eropa menjadi dua, yaitu Eropa Barat dengan dominasim Amerika dan Eropa Timur dengan dominasi Uni Soviet.
Sejak piagam itu ditandatangani tanggal 28 Juni 1945 hingga saat ini, dunia memang terhindar dari bencana dan malapetaka akibat Perang Dunia. Namun, bukan berarti hal ini menunjukkan kesuksesan PBB di dalam mengelola hubungan diplomasi antarnegara.
PBB sering tidak kuasa menolak pengaruh dan intervensi Amerika Serikat dalam menangani dan menyelesaikan kasus dan pertikaian antarnegara. Meskipun begitu, negara-negara yang ingin menjadi anggota PBB semakin bertambah.
Namun, setelah Dewan Keamanan memutuskan bahwa setiap negara yang berdaulat dan cinta damai harus bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam Piagam PBB itu, keanggotaan PBB semakin bertambah.
Hampir semua negara-negara yang telah merdeka dan berdaulat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota PBB. Tiap-tiap negara mengirim utusannya untuk duduk sebagai perwakilan tetap negara yang bersangkutan dan berkedudukan di PBB.
Bagaimana peran dan aktivitas PBB sendiri di dalam mengakomodasi kepentingan ratusan anggotanya itu?
Kamu tentu ingat, pada usaha PBB untuk ikut menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda pada awal kemerdekaan. Misalnya dengan membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).
Selain membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Indonesia, PBB juga berusaha menjalankan dekolonisasi untuk mengakhiri penjajahan, dengan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa dan mengembangkan wilayah yang masih terbelakang dalam trusteeship.
Pada tahun 1967 PBB memutuskan bahwa mandataris Afrika Selatan atas Namibia diserahkan kepada PBB.
Untuk mencegah konflik terbuka antara Afrika Selatan (yang pro-Barat) dan Angol (yang pro-Timur) dalam memperebutkan daerah yang kaya tambang di Namibia, PBB membentuk United Nations Transition Assistance Group (UNTAG).
Tugasnya sebagai pemerintahan peralihan dari daerah mandat menjadi negara merdeka. Coba kamu bandingkan dengan keberadaan UNTEA dalam kasus Irian Barat.
Langkah serupa juga diambil PBB di Mikronesia, sebuah kepulauan yang terdiri atas 2.250 pulau di antara Indonesia-Jepang dan Filipina-Hawaii di Pasifik Barat Daya.
Pulau-pulau seperti Mariana, Karolina, Yap, Palau, Gilbert, dan Kepulauan Marshall merupakan kepulauan yang strategis dan menjadi daerah mandat yang dipercayakan kepada Jepang dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia I.
Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, daerah mandat Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. PBB kemudian menjadikan Kepulauan Mikronesia berada di bawah Dewan Perwalian sebagai Trust Territory of the Pasific Island tahun 1980. Negara tersebut merdeka dan terlepas dari Amerika Serikat tahun 1981.
Begitulah aktivitas PBB dalam menyelesaikan berbagai kasus konflik. Namun, salah satu hasil KMB dalam mencapai perdamaian dunia adalah dikeluarkannya Declaration on Decolonization pada tahun 1960.
Isinya antara lain menolak segala bentuk pemerasan, penaklukan, penjajahan, dan aksi bersenjata. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan status politik mereka dan mengembangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Apa dampak dari dikeluarkannya Deklarasi Dekolonisasi itu? Dari seratus negara merdeka pada tahun 1960 menjadi 152 negara pada tahun 1980.
Satu di antaranya adalah Zimbabwe yang pada tahun 1965 menjadi ”negara merdeka di bawah Ian Smith”, oleh PBB dinyatakan sebagai daerah nonself governing.
a. Pengakuan hak untuk hidup.
b. Menentang tindakan-tindakan atau penghukuman yang tidak berperikemanusiaan.
c. Melarang perbudakan, penjualan budak, dan kerja paksa.
d. Mengakui kemerdekaan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri.
Sementara itu, untuk mengantisipasi semakin banyaknya pertikaian mmengenai perbatasan laut, PBB mengadakan Konferensi Laut I tahun 1958.
Keputusan yang diambil antara lain tentang wilayah laut dan perbatasannya, masalah laut bebas, penangkapan ikan, dan perlindungan terhadap sumbersumber hidup di laut bebas, serta batas landas laut.
Konferensi Laut II tahun 1960 menetapkan batas-batas wilayah perairan. Bagaimana peran Indonesia dalam organisasi PBB?
Kontingen tersebut dikirim ke berbagai belahan dunia untuk misi yang beragam. Itulah perkembangan PBB dari waktu ke waktu dan peran Indonesia di dalamnya.
Tentu peran Indonesia tidak hanya sebatas pengiriman kontingen pasukan perdamaian atau peace keeping operations.
Seorang tokoh politikus Indonesia yang terkenal Adam Malik bahkan pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia tercatat sebagai orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia tersebut.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam beragam program yang diadakan oleh PBB. Yang paling akhir, Indonesia terpilih sebagai ketua komisi HAM PBB pada tahun 2005. Posisi ini dijabat oleh wakil tetap RI untuk PBB di Geneva, Swiss, Dr. Makarim Wibisono.
Ini tentu kepercayaan yang besar bagi Indonesia sehingga kita bisa mengurangi pelanggaran HAM. Indonesia kini terpilih menjadi Dewan HAM atau Human Right Council pengganti lembaga baru dari komisi HAM dengan dukungan 165 suara pada tanggal 9 Mei 2006.
Selain itu, juga secara resmi telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007–2008.
Bersama-sama dengan lima negara yang juga terpilih pada periode yang sama, yaitu Afrika Selatan, Belgia, Italia, dan sebuah negara yang mewakili Amerika Latin.
Namun, dukungan Indonesia pada Resolusi Nomor 1747 DK PBB tahun 2007 menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang mengembangkan nuklir menimbulkan pro dan kontra di dalam dan luar negeri.
Perkembangan PBB dan Peran Indonesia
”We the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind . . . .”(Kami rakyat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, berketetapan hati untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang dari bencana perang, yang telah dua kali dalam penghidupan kita telah mengakibatkan derita yang tidak terhingga kepada umat manusia . . .).
Itulah alinea pertama dari pembukaan Piagam PBB. Kapan, di mana, dan oleh siapa saja naskah bersejarah itu ditandatangani, akan kamu ketahui dari materi berikut ini.
Apabila dirunut dan dianalisis kembali akan terdapat beberapa rentetan sejarah seperti berikut ini.
Setelah tentara Jerman mulai terdesak dalam pertempuran di berbagai front, pada tanggal 4 Februari 1945 dilangsungkan Konferensi Yalta di Semenanjung Krim. Hadir saat itu Roosevelt (Amerika), Churchill (Inggris), dan Stalin (Uni Soviet).
Isinya, selain mencari cara memberi pukulan terakhir kepada Jerman, juga membagi Eropa serta memfinalkan pembentukan PBB. Ternyata, Konferensi Yalta itulah yang mendasari pembagian Eropa menjadi dua, yaitu Eropa Barat dengan dominasim Amerika dan Eropa Timur dengan dominasi Uni Soviet.
Piagam PBB
Satu setengah bulan setelah Victory Day/V-Day atau Hari Kemenangan Sekutu atas Jerman tanggal 7 Mei 1945, Piagam PBB ditandatangani lima puluh negara di San Francisco.Sejak piagam itu ditandatangani tanggal 28 Juni 1945 hingga saat ini, dunia memang terhindar dari bencana dan malapetaka akibat Perang Dunia. Namun, bukan berarti hal ini menunjukkan kesuksesan PBB di dalam mengelola hubungan diplomasi antarnegara.
PBB sering tidak kuasa menolak pengaruh dan intervensi Amerika Serikat dalam menangani dan menyelesaikan kasus dan pertikaian antarnegara. Meskipun begitu, negara-negara yang ingin menjadi anggota PBB semakin bertambah.
Jumlah negara anggota PBB
Semula, jumlah anggota PBB hanya terbatas pada 50 (lima puluh) negara yang ikut menandatangani Piagam Perdamaian San Francisco tanggal 26 Juni 1945.Namun, setelah Dewan Keamanan memutuskan bahwa setiap negara yang berdaulat dan cinta damai harus bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam Piagam PBB itu, keanggotaan PBB semakin bertambah.
Hampir semua negara-negara yang telah merdeka dan berdaulat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota PBB. Tiap-tiap negara mengirim utusannya untuk duduk sebagai perwakilan tetap negara yang bersangkutan dan berkedudukan di PBB.
Peran dan Tujuan PBB
 |
| PBB |
Kamu tentu ingat, pada usaha PBB untuk ikut menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda pada awal kemerdekaan. Misalnya dengan membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).
Selain membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Indonesia, PBB juga berusaha menjalankan dekolonisasi untuk mengakhiri penjajahan, dengan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa dan mengembangkan wilayah yang masih terbelakang dalam trusteeship.
Pada tahun 1967 PBB memutuskan bahwa mandataris Afrika Selatan atas Namibia diserahkan kepada PBB.
Untuk mencegah konflik terbuka antara Afrika Selatan (yang pro-Barat) dan Angol (yang pro-Timur) dalam memperebutkan daerah yang kaya tambang di Namibia, PBB membentuk United Nations Transition Assistance Group (UNTAG).
Tugasnya sebagai pemerintahan peralihan dari daerah mandat menjadi negara merdeka. Coba kamu bandingkan dengan keberadaan UNTEA dalam kasus Irian Barat.
Langkah serupa juga diambil PBB di Mikronesia, sebuah kepulauan yang terdiri atas 2.250 pulau di antara Indonesia-Jepang dan Filipina-Hawaii di Pasifik Barat Daya.
Pulau-pulau seperti Mariana, Karolina, Yap, Palau, Gilbert, dan Kepulauan Marshall merupakan kepulauan yang strategis dan menjadi daerah mandat yang dipercayakan kepada Jepang dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia I.
Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, daerah mandat Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. PBB kemudian menjadikan Kepulauan Mikronesia berada di bawah Dewan Perwalian sebagai Trust Territory of the Pasific Island tahun 1980. Negara tersebut merdeka dan terlepas dari Amerika Serikat tahun 1981.
Begitulah aktivitas PBB dalam menyelesaikan berbagai kasus konflik. Namun, salah satu hasil KMB dalam mencapai perdamaian dunia adalah dikeluarkannya Declaration on Decolonization pada tahun 1960.
Isinya antara lain menolak segala bentuk pemerasan, penaklukan, penjajahan, dan aksi bersenjata. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan status politik mereka dan mengembangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Apa dampak dari dikeluarkannya Deklarasi Dekolonisasi itu? Dari seratus negara merdeka pada tahun 1960 menjadi 152 negara pada tahun 1980.
Satu di antaranya adalah Zimbabwe yang pada tahun 1965 menjadi ”negara merdeka di bawah Ian Smith”, oleh PBB dinyatakan sebagai daerah nonself governing.
Persetujuan Hak-Hak Sipil dan Politik
Akhirnya, melalui pemilu yang adil tanggal 18 April 1980, negara tersebut menjadi negara merdeka. Pada tahun 1980 PBB juga mengeluarkan The Covenant on Civil and Political Rights atau Persetujuan Hak-Hak Sipil dan Politik. Isinya antara lain sebagai berikut.a. Pengakuan hak untuk hidup.
b. Menentang tindakan-tindakan atau penghukuman yang tidak berperikemanusiaan.
c. Melarang perbudakan, penjualan budak, dan kerja paksa.
d. Mengakui kemerdekaan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri.
Sementara itu, untuk mengantisipasi semakin banyaknya pertikaian mmengenai perbatasan laut, PBB mengadakan Konferensi Laut I tahun 1958.
Keputusan yang diambil antara lain tentang wilayah laut dan perbatasannya, masalah laut bebas, penangkapan ikan, dan perlindungan terhadap sumbersumber hidup di laut bebas, serta batas landas laut.
Konferensi Laut II tahun 1960 menetapkan batas-batas wilayah perairan. Bagaimana peran Indonesia dalam organisasi PBB?
Peran Indonesia dalam Badan PBB
Indonesia selain tercatat sebagai anggota PBB dan badan-badan dunia, turut pula berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia mengirimkan kontingennya atas nama PBB dengan nama Pasukan Garuda.Kontingen tersebut dikirim ke berbagai belahan dunia untuk misi yang beragam. Itulah perkembangan PBB dari waktu ke waktu dan peran Indonesia di dalamnya.
Tentu peran Indonesia tidak hanya sebatas pengiriman kontingen pasukan perdamaian atau peace keeping operations.
Seorang tokoh politikus Indonesia yang terkenal Adam Malik bahkan pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia tercatat sebagai orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia tersebut.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam beragam program yang diadakan oleh PBB. Yang paling akhir, Indonesia terpilih sebagai ketua komisi HAM PBB pada tahun 2005. Posisi ini dijabat oleh wakil tetap RI untuk PBB di Geneva, Swiss, Dr. Makarim Wibisono.
Ini tentu kepercayaan yang besar bagi Indonesia sehingga kita bisa mengurangi pelanggaran HAM. Indonesia kini terpilih menjadi Dewan HAM atau Human Right Council pengganti lembaga baru dari komisi HAM dengan dukungan 165 suara pada tanggal 9 Mei 2006.
Selain itu, juga secara resmi telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007–2008.
Bersama-sama dengan lima negara yang juga terpilih pada periode yang sama, yaitu Afrika Selatan, Belgia, Italia, dan sebuah negara yang mewakili Amerika Latin.
Namun, dukungan Indonesia pada Resolusi Nomor 1747 DK PBB tahun 2007 menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang mengembangkan nuklir menimbulkan pro dan kontra di dalam dan luar negeri.